JAKARTA - Pemerintah tengah melakukan sapu bersih terhadap pungutan-pungutan liar (Pungli) di berbagai sektor. Akibat dari kebijakan ini, maka banyak pejabat tertangkap tangan menerima suap ataupun melakukan pungutan liar.
Oleh karena itu, jika Saber Pungli dilakukan di sektor keuangan, maka Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga paling bertanggung jawab. Pasalnya, OJK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan wewenang yang sangat besar di sektor keuangan.
BERITA REKOMENDASI
Anggota Dewan Komisioner OJK Ilya Avianti berharap KPK tidak menemukan ada pejabat OJK yang terkena jerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Mudah-mudahan Pak Agus (Ketua KPK) tidak melakukan OOT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap pejabat OJK," ujar Ilya Avianti sambil tertawa, Rabu (16/11/2016).
Hal itu mengingat besarnya wewenang yang dimiliki OJK, bisa menjadi peluang yang sangat besar dalam penyalahgunaan jabatan oleh para pejabat OJK.
"Sebagai contoh untuk menjadi direksi komisaris perbankan, OJK melakukan fit and proper test keuangan. Memberikan izin, mencabut izin lembaga maupun perorangan di sektor jasa keuangan," ungkapnya.
Selain itu, OJK juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi pada sektor jasa keuangan, lembaga maupun perorangan yang dinilai melanggar aturan. "OJK ini coverage nya kurang lebih Rp16.600 triliun. Semua bisnis itu tidak ada yang tidak terkait industri jasa keuangan," tutur Ilya.
Karena itu, dia menegaskan setiap anggota OJK sudah ditanamkan budaya anti korupsi. "Jadi saya kira itu OJK bersama dengan KPK sudah menjalin (kerjasama) selama ini selama berdirinya OJK, begitu juga dengan lembaga lainnya," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar