Katipol.com – Kementerian Dalam Negeri hapus anggaran renovasi rumah dinas Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, senilai Rp 1,4 miliar dari APBD DKI 2017. Akhir-akhir ini kinerja Plt Gubernur Soemarsono banyak disoroti dengan membengkaknya anggaran yang sepertinya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta pada umumnya.
Sumarsono selaku Plt Gubernur DKI menyatakan bahwa pencoretan anggara tersebut dilakukan setelah adanya evaluasi dari Kementerian dalam negeri. "Kosong, sudah nggak ada. Anggaran itu tidak ada lagi," kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2016).
Ketika ditanya mengapa anggaran tersebut direalisasikan cukup besar untuk renovasi rumah. Plt Gubernur Dki Sumarsono tidak menjawab mengapa anggaran renovasi tersebut cukup besar untuk ukuran renovasi rumah. Pun begitu, seluruh APBD DKI 2017, kata Sumarsono, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Beliau juga menambahkan, seluruh anggaran di luar RKPD akan ditolak kecuali yang sifatnya mendesak. Selain itu, anggaran bisa dimasukkan jika terdapat dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah.
"Kalau renovasi nggak mendesak ya dihilangkan. Contohnya, hari ini dalam RKPD saudara tidak lagi bisa melihat anggaran sopir DPRD, perbaikan rumah DPRD, nggak ada, sudah dievaluasi oleh Mendagri dan dipertanyakan," kata Sumarsono.
Selain anggaran renovasi rumah senilai 1.4 milyar tersebut, diketahui Kemendagri juga mencoret anggaran untuk sopir para anggota DPRD sebesar Rp 4 miliar. Kemendagri juga memotong anggaran perbaikan kolam Gedung DPRD dari Rp 579 juta menjadi Rp 300 juta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar