Reporter : Idris Rusadi Putra | Rabu, 8 Juni 2016 06:00Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi menjelaskan mengenai rencana rasionalisasi hingga satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurut Yuddy, anggaran belanja pegawai pemerintah saat ini relatif sudah cukup besar, sudah mencapai 33,8 persen di tingkat nasional. Sementara itu, ada 240 pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya bahkan di atas 50 persen.
Melihat fakta ini, Yuddy mengatakan, tidak mungkin dalam jangka panjang tidak mengendalikan belanja pegawai.
"Akan menjadi bom waktu karena belanja pegawainya akan terus membengkak, membayar pensiun juga akan terus membengkak. Kita tidak ingin pemerintah Indonesia suatu saat ini terbebani dengan belanja pegawai yang demikian besar," kata Yuddy seperti ditulis situs Setkab, Selasa (7/6).
Atas pertimbangan itu, menurut Yuddy, Kementerian PAN-RB melakukan simulasi kebijakan, kira-kira berapa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ideal untuk memenuhi pelayanan Indonesia dan menjalankan pemerintahan.
"Kami mensimulasikan bahwa jumlah PNS Indonesia ini kira-kira 1,5 persen persen dirasakan cukup memadai dengan bantuan teknologi. Kalau penduduk 250 juta, 1,5 persen kira-kira 3,5 juta. Sekarang PNS kita ada 4,5 juta orang maka secara simulasi kita kelebihan 1 juta," jelas Yuddy.
Menurut Yuddy, pada saat Indonesia sedang bersaing dan berkompetisi saat ini, global competitiveness index Indonesia jauh tertinggal di bawah negara-negara lain, ease of doing business-nya juga jauh tertinggal. "Karena itu, harus ada suatu loncatan, yaitu dengan membenahi SDM aparaturnya."
Maka itu, lanjut Yuddy, pihaknya akan menegakkan aturan-aturan yang menyangkut tentang pegawai-pegawai yang malas, yang berkinerja rendah, disiplinnya rendah, bahkan di dalam beberapa laporan yang masuk banyak PNS yang absennya 100 hari dalam 1 tahun. "Tidak mungkin kita mempertahankan pegawai dengan disiplin yang rendah," tegas Yuddy.
Yuddy mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo yang menekankan tentang pentingnya perbaikan kualitas pelayanan-pelayanan publik. "Jadi untuk aparatur-aparatur PNS yang tidak melayani publik dengan baik itu juga tidak bisa kita biarkan," ujarnya.
Meski demikian, banyak pihak membantah rencana Yuddy ini. Bahkan, Presiden Joko Widodo sendiri mengaku belum dilaporkan terkait rencana ini.
Berikut bantahan beberapa pihak dan membuktikan rencana rasionalisasi satu juta PNS masih sekadar wacana Menteri Yuddy.
[idr]
[embedded content]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar