JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Syarif beranggapan, hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan tidak ada temuan pelanggaran hukum dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, terkesan heboh.
Menurut Syarif, jika KPK telah bekerja sesuai prosedur, sudah seharusnya dihormati keputusan KPK dalam kasus yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini.
"KPK punya kewenangan untuk menyatakan itu, kalau itu sudah sesuai prosedur kerja, pekerjaannya dilindungi oleh undang-undang, ya kita hormati, itu saja," kata Syarif Gedung DPRD DKI, Rabu (15/6/2016).
"Jadi maksud saya, ya jangan hebohlah, menurut saya sih. Heboh banget ye, giliran Ahok pingin bebas dari KPK," tambahnya.
Menurut Syarif, kalaupun ada perbedaan antara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penyelidikan KPK, maka hormati juga keputusan BPK, dan biarkan dua institusi ini melaksanakan tugasnya.
"Hormati saja keputusan KPK. Kalau BPK punya pendapat berbeda dari KPK, ya kita hormati keputusan BPK. Jadi biarkanlah dua institusi melakukan klarifikasi dan kita gak ikut-ikutan, kalau menurut saya ye," ungkap Syarif.
Soal indikasi adanya pelanggaran hukum atau tidak dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Syarif mengatakan, harus menunggu hasil pertemuan antara BPK dan KPK.
"Kalau ranah hukum kita percayakan kepada KPK, kita serahkan ke KPK, jangan ikut campur. Kalau misalnya sekarang ada kecemasan gitu, kita serahkan ke KPK, kan KPK belum bertemu BPK, iya kan? Belum tuntas, kita tunggu," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar