BATAM. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menyayangkan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo
yang menyatakan ada data intelijen tentang impor 5 ribu pucuk senjata api (senpi) ilegal yang diduga dilakukan oleh kelompok tertentu dan mencatut nama Presiden RI Joko Widodo.
Baca: Terungkap! Sakit Ginjal Parah, Ini Alasan Bung Karno Tolak Bantuan Warga Jatim dan KKO Pasca G30S!
Baca: Ngeri! Lelang Perawan Nikahsirri.com: Syaratkan Tes Keperawananan, Laki-laki Sumpah Pocong!
Baca: Beginikah Pola Kerja Lelang Perawan Situs Nikahsirri.com? Ini Jatah Bagi Hasil Perawannya!
Baca: Menghebohkan! Inilah 5 Pembunuhan Dilakukan Usai Pelaku-Korban Bercinta, Nomor 5 Bikin Geger!
Ia menyebut tak selayaknya Panglima TNI membocorkan data intelijen ke publik.
Data intelijen, kata Rachland, merupakan hal yang sensitif karena menyangkut keamanan negara.
"Kesalahan Panglima TNI, yang pertama adalah ia tidak sepatutnya membocorkan data intelijen, apalagi yang sensitif kepada publik," ujar Rachland, dalam pernyataan persnya, Minggu (24/9/2017).
Ia menambahkan, seharusnya sebagai bawahan Presiden, Gatot melaporkan terlebih dahulu pada Presiden atau lembaga legislatif, yakni DPR RI.
"Ia harus lapor Presiden, ia dapat juga menyampaikan kepada DPR," jelas Rachland.
Ia menganggap cara Panglima TNI dalam menyampaikan pernyataan tersebut dan bisa diketahu melalui pemberitaan audio itu tidak dibenarkan.
"Bukan (lapor) kepada sesepuh TNI dan purnawirawan dalam acara yang diliput luas oleh wartawan," kata Rachland.
Rachland menegaskan, pernyataan Panglima TNI tersebut bisa dinilai sebagai manuver politik untuk menghimpun dukungan.
"(Itu bisa) dipandang sebagai upaya untuk menghimpun dukungan bagi manuver-manuver politiknya," tegas Rachland. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar