KEBUMEN (KRJOGJA.com) - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mengecam keberadaan situs website nikahsiri.com. Khofifah menilai situs tersebut berpotensi menjadi praktik pelacuran terselubung dengan modus agama.
"Nikah siri kok dijadikan komoditas. Apalagi di situs itu disebutkan tentang lelang keperawanan yang dipromosikan secara online," ungkap Khofifah, di Rumah Dinas Bupati Kebumen, Sabtu (23/09/2017), usai pencairan dana program keluarga harapan (PKH).
Secara aturan muatan situs tersebut menurut Khofifah jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
"Di undang-undang itu disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat negara. Padahal, nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan petugas di Kantor Urusan Agama," jelas Khofifah.
Sebagai hal yang sakral guna membina hubungan yang bahagia, menurut Khofifah pernikahan seyogyanya dilakukan dengan cara-cara yang baik. Bukan dengan cara-cara yang melanggar aturan demi melegalkan unsur perzinahan dan perselingkuhan.
"Terus terang saya heran dengan kehadiran situs itu. Di situ disebutkan bahwa program nikah siri itu bisa membuat sebuah keluarga miskin memperoleh finansial cukup besar sebagai modal usaha. Diuraikan disitu bahwa usaha oleh para peserta akan bisa menciptakan banyak pengusaha UMKM baru guna mempercepat roda perekonomian nasional. Nikah itu untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan, bukan keuntungan semacam itu," ujar Khofifah.
Unsur prostitusi terselubung dalam program situs tersebut menurut Khofifah sangat merendahkan martabat perempuan dan memunculkan sejumlah dampak negatip yang cukup pelik di masyarakat.
"Kami sudah berkooordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera menindak tegas pemilik situs tersebut. Kepada masyarakat kami minta untuk mudah tergiur dengan ajakan situs itu," ujar Khofifah. (Dwi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar