RDP: Anggota DPRD Kotim saat menggelar RDP dengan sejumlah pihak terkait mengenai pungutan saat penerimaan siswa baru, Selasa (19/7). (RADO/RADAR SAMPIT)
SAMPIT- Suasana rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kotim, Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, dan Dewan Pendidikan mengungkap fakta mengejutkan. RDP yang membicarakan pungutan liar saat penerimaan peserta didik baru, justru mengungkap keberadaan oknum anggota DPRD yang mengintervensi sekolah dalam penerimaan siswa melalui "surat sakti".
Hal tersebut diungkap Kepala SMP Negeri 1 Sampit Maspa S Puluhulawa. Dia mengaku menerima "surat sakti" dari salah seorang anggota DPRD Kotim. "Ada anggota dewan membuat surat wasiat untuk keponakannya yang mau disekolahkan di SMPN 1 agar diterima. Siswanya pindahan. Saya sudah menolak setelah saya baca surat itu berasal dari anggota dewan," kata wanita berkerudung ini di ruang rapat dewan.
Mantan Kepala SMPN 3 Sampit ini mengaku sudah mengetahui konsekuensi dari sikap tegasnya menolak memo atau surat sakti anggota DPRD itu, yakni bakal dipindahtugaskan dari sekolah tersebut. "Saya kalau dipindah tidak masalah. Ini berbicara hati nurani saya," tegasnya.
Hal tersebut membuat kaget sejumlah anggota DPRD yang hadir saat itu. Anggota DPRD Komisi III Dadang H Syamsu mendesak agar oknum yang dimaksud itu diungkap. Hal tersebut agar tidak menjadi fitnah. "Nah, siapa itu orangnya?"kata Dadang.
Ketika ditemui Radar Sampit usai memimpin rapat, Wakil Ketua DPRD Kotim Dewin Marang mengatakan, hal yang diungkap Kepala SMP 1 Sampit itu belum sepenuhnya jadi acuan. Pihaknya menilai belum ada bukti yang menguatkan.
"Itu (hanya) sebatas ucapan dari kepseknya dan kita di rapat tadi tidak juga mengorek, karena substansi rapat kami bukan itu," kata Dewin.(ang/ign)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar