KUDUS, RAKYATMURIA.COM-Sebanyak 10 warga dari beberapa wilayah di Karesidenan Pati menjadi korban perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)bodong atau rekayasa yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kudus. Ini diketahui setelah ada salah seorang warga yang mendatangi Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil (Disdukcapil) Selasa (30/8) dengan membawa SK penunjukan dari BKD yang menempatkan dirinya di Disdukcapil.
"Warga asal Kabupaten Pati berinisial R itu mengaku sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 50 Juta kepada penyalur yang akan menjadikannya PNS di Kabupaten Kudus. Tetapi, surat penunjukan yang dibawanya ke Disdukcapil ternyata palsu," terang Sekretaris Disdukcapil Jumadi kepada rakyatmuria.com.
Jumadi melanjutkan, ketika warga itu datang ke Disdukcapil, ia kaget karena selama ini tidak ada perekrutan CPNS di Kudus. oleh karenanya, Ia kemudian memeriksa SK yang dibawa warga yang tertipu tersebut. Setelah diperiksa lebih lanjut, ada beberapa kejanggalan dalam surat tersebut yaitu adanya kop surat Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan BKD Kudus yang ditandatangani oleh Kepala Dinas BKD Joko Triyono. Padahal kalau itu surat dari Pemprov, tandatangan di surat itu harusnya bukan Kepala BKD Kabupaten Kudus.
"Tetapi tandatangan di surat tersebut terbukti palsu, karena tandatangan di surat tidak sama dengan punyanya Kepala BKD Joko Triyono. Bahkan, alamat BKD yang tertera di surat itu masih beralamatkan di Jalan Sunan Muria nomor 3 Kudus. Padahal kantornya sudah tidak di situ," sambungnya.
Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Kudus Joko Triyono ketika dikonfirmasi perihal perekrutan CPNS ini mengatakan, dalam beberapa tahun ini, Kabupaten Kudus tidak ada perekrutan CPNS. Karena jika ada perekrutan, pasti akan diumumkan secara resmi. Bukan secara sembunyi-sembunyi seperti itu.
"Kalau ada pembukaan CPNS dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pasti akan diumumkan secara resmi. Makanya, masyarakat harusnya tidak mudah tergiur dengan perekrutan dari pihak-pihak tertentu yang mengataskan pemerintah," Ucapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar