JAKARTA - Isu mahar politik yang mendera beberapa partai politik dalam kurun waktu terakhir membuat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) buka suara. Menurut JK, mahalnya ongkos politik untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah menyebabkan perizinan usaha di daerah tersebut menjadi mahal juga.
"Ada yang mengatakan mahar politik, ada yang mengatakan uang saksi, ya itu memang lanjutannya ongkos untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, menjadi mahal, sehingga menyebabkan proses ekonomi izin-izin di daerah jadi dibebankan di situ ujung-ujungnya, terjadilah ekonomi berbiaya tinggi," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (16/1/2018).
(Baca Juga: Bendahara La Nyalla: Kami Baik-Baik Saja dengan Gerindra dan Prabowo)
Politikus senior Golkar itu meyakini permintaan uang oleh partai politik kepada calon peserta Pemilu akan terkikis dengan sendirinya. Pasalnya, persoalan politik uang (money politics) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
"(Budaya politik uang) bisa (hilang). Di undang-undang sudah ada, tidak boleh ada money politics. Jadi tidak perlu ada sanksi baru," jelasnya.
(Baca Juga: La Nyalla Ngaku Dimintai Rp40 Miliar, Fadli Zon: Dana Logistik Pilkada Bukan untuk Prabowo)
JK bercerita soal pengalamannya mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo tidak meminta uang sedikit pun kepada dirinya. Calon yang diusung JK pun akhirnya berhasil menumbangkan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di pertarungan pesta demokrasi tersebut.
"Pengalaman saya waktu usulkan Anies Baswedan ke Prabowo langsung saja diterima tanpa syarat, tidak ada itu (mahar politik atau permintaan uang)," ungkap JK.
(Ari)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar